|
Global Justice Update, Tahun ke-7, Edisi ke-4, Desember 2009 |
|
Monday, 08 March 2010 |
We Are Apologize, Currently This Artcle Has No Translation On English.
Jeratan Perdagangan Bebas
Tahun 2009, boleh dikatakan sebagai tahun perundingan internasional. Sedikitnya ada tiga forum pertemuan para pemimpin dunia yang menyedot perhatian masyarakat, yaitu G20 London Summit, (April 2009), WTO Genewa (Desember 2009) dan pertemuan Kopenhagen untuk mengatasi perubahan Iklim (Desember 2009).
Perundingan internasional tersebut memiliki arti penting, khsusunya dalam mengatasi dua masalah besar yang tengah dihadapi masyarakat dunia dewasa ini, yaitu pertama, krisis keuangan global yang terjadi sejak ahir 2008 dan belum ada tanda-tanda pemulihan signifikan hingga saat ini. Bahkan secara beruntun krisis juga menghantam Dubai salah satu pusat penumpukan kapital dunia. Kedua adalah masalah perubahan iklim (climate change) sebagai ancaman terbesar bagi masa depan planet bumi, yang memaksa negara-negara harus menahan diri untuk tidak mengejar pertumbuhan, mengurangi emisi dan menurunkan laju deforestasi.
Kedua masalah ini tampak ada kontradiksi, satu sisi negara maju khususnya sedang berhadapan dengan krisis yang berimplikasi terhadap PHK dan peningkatan pengangguran yang mengharuskan mereka untuk meningkatkan eksploitasi sumber daya, konsumsi energi, meningkatkan skala investasi industri dalam rangka menyediakan kesempatan kerja. Sementara pada sisi lain planet bumi semakin terancam akibat rakusnya negara-negara industri maju dalam melahap sumber daya alam.
Baik krisis finasial global maupun perubahan iklim global, sama sekali tidak menjadi pelajaran bagi negara-negara maju terutama AS, Jepang dan UE bahwa sumber utama dari masalah yang dihadapi umat manusia saat ini adalah sistem kapitalisme. Suatu sistem yang menimbulkan praktek eksploitasi tanpa batas, akumulasi pada segelintir orang dan menciptakan kemiskinan bagi mayoritas umat manusia. Kapitalisme yang dalam prakteknya dijalankan melalui neoliberalisme yang bertumpu pada liberalisasi, privatisasi dan deregulasi adalah penyebab utama dari krisis keuangan dan sekaligus krisis lingkungan.
Jalan penyelesaian krisis financial yang diambil tetap sama, yaitu memperluas investasi dan meningkatkan aktivitas perdagangan bebas. Demikian halnya jalan bagi penyelesaian krisis lingkungan yang bertumpu pada tiga hal, investasi teknologi baru, perdagangan karbon dan peningkatan utang luar negeri bagi negara-negara berkembang dalam rangka melakukan mitigasi dan adaptasi skema penyelesaian krisis perubahan iklim. Cara-cara neoliberalisme yang konservatif dan usang terus dipertahankan yang sudah pasti akan memperparah keadaan.
Dalam barisan negara-negara miskin, Indonesia adalah pendukung utama ide negara-negara maju dalam ketiga pertemuan tersebut. Dalam G20 Indonesia mengusulkan skema utang luar negeri melalui counter cyclical policy, melalui WTO Indonesia adalah yang paling aktif dalam menyukseskan Putaran Doha (Doha Development Agenda). Sedangkan untuk pertemuan perubahan iklim Kopenhagen yang gagal meraih kesepakatan, SBY telah menyatakan menerima Copenhagen Accord (Traktat Kopenhagen) hasil perundingan tertutup beberapa pemimpin negara yang dipimpin AS. Sepertinya SBY berharap 2010 semakin banyak utang yang masuk ke Indonesia dalam skema perubahan iklim untuk menahan laju deforestasi di negara ini.
Sepak terjang SBY dalam beberapa perundingan internasional ini harus diwaspadi, mengingat di sekeliling presiden adalah penganut fundamentalisme pasar seperti Boediono, Sri Mulyani, yang tidak segan-segan mengorbankan kepentingan mayoritas rakyat untuk keyakinan ideologinya tersebut, termasuk aktifnya Mari Elka Pangestu menandatangani Free Trade Agrement (FTA). Tahun 2010 akan menjadi tahun penuh utang dan serbuan barang impor, sebagai akibat langsung dari perjanjian internasional dan kesepakatan perdagangan bebas yang ditandatangani pemerintahan SBY - Boediono.
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>
|